Pelalawan – Sejumlah kendaraan truk PLAT Luar Riau beroperasi di kabupaten Pelalawan Riau. secara tidak langsung mengakibatkan sedikit mengganggu Kamseltibcar Lantas di kabupaten Pelalawan Riau karena semakin padatnya lalu lintas. Beberapa full di jalan langgam belum pernah di data dinas perhubungan kabupaten Pelalawan, kata Marihot salah satu warga pangkalan kerinci Rabu (23-6/2021) di kerinci, dan bahkan truk tersebut sudah lama beroperasi ada sekitar 2 tahun dan Full-full truk pun disepanjang jalan langgam sudah mulai bertebaran .

Menurut Marihot jika dikaji PAD pemerintah daerah Pelalawan dirugikan. Terutama dalam anggaran penghasilan daerah dan jalan kabupaten Pelalawan pun rusak sementara anggaran memperbaiki jalan adalah dana dari Anggran Pertahun Belanja Daerah (APBD)
Selain itu juga terpengaruh terhadap pasokan BBM solar. Karena Bahan Bakar Minyak solar adalah subsidi disesuaikan jumlah kendaraan yang ada daerah setempat,” ungkapnya.

Sesuai UU No 22/2009 pemilik kendaraan Truk wajib melaporkan ke Polri jika kendaraan truk yang digunakan terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan tersebut diregistrasi. Atau didenda, kata pakar hukum DR Surya darma Panjaitan SH. MH di Jakarta. Melalui selulernya.

Tambahnya Pelaporan itu tersebut hanya untuk pendataan dan pengawasan, bukan menarik pajak. Regulasi yang mengatur penggunaan pajaknya yakni Perda 10/2001 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Daerah Tingkat I provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1999. Juga menambah PAD daerah karena jalan daerah tersebut adalah dari dana daerah.”kata Surya.

Pada pasal 3 menyebut pemilik kendaraan Truk yang menggunakan nomor polisi bukan BM yang berada di kabupaten Pelalawan lebih dari 90 hari berturut-turut wajib membayar pajak kendaraan truk tersebut kepada kepala daerah. Kewajiban ini di hitung mulai hari ke 91 sejak kendaraan bermotor dimaksud berada di daerah. Padahal kendaraan truk pengangkut industri di PT Rapp sudah puluh tahunan, Namun pemerintah kabupaten Pelalawan belum pernah mendata kendaraan truk sudah lama beroperasi,”Ungkap

Kepala dinas kabupaten Pelalawan Syarifuddin di hubungi Retribusi tidak ada…sekarang dinas perhubungan lagi mendata ful tersebut dan diminta yang flat nya luar daerah agar di mutasikan ke kabupaten pelalawan
Kalau masalah mutasi coba koordinasi dengan samsat atau Dispenda
Kalau Imbauhan sudah kita sampaikan dan rapatkan degan kasat lantas dan sebaiknya diadakan pemutihan tanpa di pungut biaya oleh samsat dan koordinasi dengan BPKD …sehubungan tahun ke depan nya PAD bisa masuk ke pelalawan,”ucap Syarifuddin.

Media ini mencoba menghubungi Salah satu pengawas Truk di full, “mengakui pihak dari pemerintah kabupaten Pelalawan belum pernah datang,” katanya.
( M. Panjaitan)

Berita sebelumyaPangdam I /BB Pimpin Acara Pelepasan Alih Tugas Satuan
Berita berikutnyaSekcam Junaidi SE.Msi kota Batang kuis Himbau Pentingnya penataan dan ketertiban Umum yang lebih baik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.