Batam -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Penyelarasan materi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu fokus utama sebelum Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Pansus pada Jumat (6/11/2026), yang dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M. Turut hadir anggota Pansus, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi., Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.
Dalam rapat tersebut, Pansus melibatkan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Zulkarnain, S.Sos.Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut bertujuan memperdalam pembahasan, terutama terkait aspek teknis pengelolaan dan penganggaran keuangan DPRD.
Ketua Pansus Muhammad Syafe’i mengatakan, pembahasan Ranperda tidak hanya berfokus pada penyempurnaan substansi, tetapi juga memastikan seluruh ketentuannya selaras dengan regulasi yang berlaku di tingkat pusat, provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako).
Menurutnya, penyesuaian diperlukan karena terdapat perubahan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Selain pendalaman materi, Pansus juga tengah mempersiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh referensi dan masukan tambahan guna memperkuat substansi Ranperda.tersebut, Pansus berharap regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat, komprehensif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, Perda tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang tepat dalam mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota DPRD Kota Batam.
