KARIMUN. Jelajahkepri.com – Tema pembangunan daerah, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tahun anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022.
“Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2002, disusun untuk mendukung pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022, dengan prioritas pembangunan ada empat ,” ucap Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menyampaikanPidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin (22/11/2021).
Pertama pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan. Kedua, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Ketiga percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sedangkan kebijakan untuk belanja daerah, Aunur Rafiq menjelaskan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengingkat, belanja prioritas serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan sebagai berikut, pertama, mengupayakan atau membelanjakan sumber daya
daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Karimun. Kedua, penganggaran belanja operasi dan belanja modal diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
Tiga, belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Empat, mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing masing perangkat daerah.
Lima, melakukan analisis menegnai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapat bagi masyarakat.
“Dari penjelasan yang telah disampaikan, dengan ini kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD Kabupaten Karimun TA 2022, serta perkenankan pula saya secara garis besar postur RAPBD sebagai berikut, Pendapatan, diproyeksi sebesar Rp 1,209 Triliun.
Kemudian Belanja, disepakati sebesar Rp1.245 Triliun. Terjadi defisit dan pembeiayaan sekitar Rp35,412 miliar, selanjutnya penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp35,412 miliar, yang seluruhnya bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa)
tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Masih pada kesempatan itu Pandangan Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna tersebut menyoroti kondisi BUMD Kepelabuhanan saat ini yang kian memprihatinkan.
“Berdasarkan hasil sidah dan penelitian kami sebesar 92,5 persen pendapatan BUMD Kepelabuhan itu telah beralih ke pihak swasta dan seluruh aset eksisting yang berada di Pelabuhan Parit Rempak yang notabenenya daerah juga telah dialihkan penguasaannya selama 30 tahun pada pihak swasta. Ironis memang dan sangat tidak masuk akal, aset daerah bisa seenaknya diserahkan begitu saja pada swasta. Sampai saat inipun kami tidak mengetahui secara rinci investasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut, sehingga bisa leluasa menguasai aset daerah,” ucap Ketua Fraksi Gerindra, Zaizulfikar.
Zaizulfikar meminta kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUP dan selaku pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam BUMD tersebut, bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan kerjasama BUMD Kepelabuhan dengan pihak swasta yang merugikan daerah
“Kami minta Bupati segera menyelesaikan permasalahan kerjasama BUMD Kepelabuhanan dengan pihak ketiga karena telah merenggut kekayaan daerah, ” ungkapnya.
Selain itu dia menegaskan akibat adanya kerjasama tersebut telah menjadi penyebab utama menurunnya pendapatan BUMD dari sektor Kepelabuhanan.
“Menurut catatan kami pendapatan BUMD Kepelabuhanan terus cenderung menurun, ” tegasnya.(Ns)
