Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan menyatakan lembaganya telah merampungkan pembahasan dan menyepakati efisiensi anggaran hingga Rp56 miliar, sebagai tindak lanjut terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD.
Iman merinci efisiensi anggaran itu berasal dari pemotongan dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp16 miliar, sekretariat DPRD Rp6 miliar, dan program aspirasi masyarakat melalui reses DPRD Rp33,9 miliar.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini telah melalui beberapa kali pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri,” kata Iman di Tanjungpinang, Jumat.
Ia mengatakan pembahasan efisiensi anggaran juga melibatkan komisi-komisi di DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri sehingga kebijakan pemotongan anggaran itu benar-benar terukur dan tidak mengganggu program pemerintah pusat maupun daerah.
Efisiensi anggaran tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Banggar DPRD dan Pemprov Kepri pada rapat finalisasi tanggal 19 Maret 2025.
“Efisiensi bertujuan memfokuskan anggaran untuk program-program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Iman.
Sesuai arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjut Iman, Pemprov Kepri harus memiliki perencanaan daerah yang satu komando dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan Kepri dengan luas wilayah 96 persen laut serta berbatasan dengan banyak negara perlu mengedepankan program-program pembangunan yang berintegritas, berkelanjutan dan prorakyat, khususnya bagi warga yang tinggal di pulau-pulau harus menikmati pembangunan dan kesejahteraan secara adil dan merata.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa DPRD Kepri mendukung penuh dan siap melaksanakan program pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” katanya
