Palembang, – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka mendengarkan aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kendala ataupun masukan dalam menghadapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Selasa (16/3/2021).
Menanggapi Hal tersebut, HD mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota telah menyusun tentang informasi-informasi yang akan disampaikan terkait dengan akuntabilitas keuangan daerah.
HD juga menjelaskan bahwa di tahun 2020, sejak bulan Maret semua pihak baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat tentang recofusing dan realokasi dana.
“Hal ini disebabkan karena terlalu dinamisnya aturan-aturan yang diterbitkan, baik dari kementerian maupun dari lembaga-lembaga di pusat. Apalagi di bulan Maret tersebut APBD tahun berjalannya sudah berjalan,” ungkap HD.
Mengakhiri sambutannya HD menyampaikan bahwa untuk laporan unaudit sebagian besar sudah diserahkan ke BPK dan ada juga beberapa daerah kabupaten/kota yang telah selesai LHP nya.
Sementari itu, Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, SE mengatakan bahwa kunjungan kerja di Sumsel merupakan sebagai bentuk untuk menampung keluh kesah yang dihadapi pemerintah daerah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran DAK tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp173 triliun ditahun 2017 menjadi Rp202 triliun di tahun 2020. “Kami berharap agar kepala daerah yang berkesempatan hadir untuk memberikan masukan dan data-data yang akurat terkait DAK yang selama ini diterima oleh kabupaten/kota dan juga provinsi,” pintanya.
Turut hadir para bupati/walikota se-Sumsel, para Inspektur kabupaten/kota se-Sumsel, dan para kepala OPD Prov. Sumsel. (Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel)
