Jakarta,jelajahkepri,com-Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan meminta kepada pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepri karena wilayah Kepri merupakan daerah kepulauan. Kepri adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat melaksanakan konsultasi pembangunan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019.
Nugroho menilai saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.
“Untuk saat ini kalau hanya mengandalkan APBD Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” ujar Nugroho.
Hal senada, anggota Komisi III Irwansyah mengatakan, APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri. “Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.
Kepada pemerintah pusat, Irwansyah mengharapkan agar wilayah Kepri menjadi daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T.
“Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.
Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani.
Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.
Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.
Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan, ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.
“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.
Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.
“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.
Trakhir ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” Tambahnya.
Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin.
Rd/01
