NATUNA, JELAJAHKEPRI.COM – Guna memantau segala fasilitas penyelamatan dalam operasi Rescue, Asisten Deputi Navigasi Keselamatan, dan Kedaulatan (ADNKK) Maritim dari Kemenko Maritim RI, mengunjungi Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP)/Basarnas Natuna, Jl . H. Adam Malik, Kelurahan Bandarsyah. Rabu, (24/07/2019) siang.
Kedatangan ADNKK Maritim disambut langsung oleh Kepala KPP/Basarnas Natuna, Mexi Bekabel. Pertemuan tersebut membahas fasilitas penyelamatan yang dimiliki oleh KPP/Basarnas Natuna saat ini.
Menurut Mexi, fasilitas KPP/Basarnas Natuna diakuinya masih banyak kekurangan seperti Alat Utama (Alut) Penyelamatan Laut maupun darat, SDM, dan juga dari jumlah personel yang ada.
Terlebih, KPP/Basarnas Natuna memiliki wilayah tugas yang cukup luas, yakni meliputi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dengan demikian Ia berharap, adanya kunjungan dari ADNKK Maritim tersebut, dapat menjadi alat perpanjang tangan untuk dapat disampaikan kepada Menko Maritim RI yakni Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kepada Pak Luhut, mohon kita diperhatikan. Kita butuh dukungan dari Alut untuk memback up, karena kita wilayah berbatasan dengan beberapa Negara. Demikian juga untuk SDM kita sangat kekurangan sekali, laut kita ini kan laut lepas, sehingga kami tidak mampu dengan kondisi alut yang saat ini”, pintanya.
Dijelaskan Mexi, dukungan Alut penyelamatan darat pada KPP/Basarnas Natuna yang paling dibutuhkan saat ini ialah seperti mobile akses ke lokasi, tenda, radio, dan posko. Untuk Alut Penyelamatan Laut yang dubutuhkan meliputi Kapal dan penambahan perahu karet.
Sementara Alut penyelamatan Udara saat ini seperti Helicopter Rescue sudah didukung oleh Basarnas Ibu Kota Provinsi Kepri yakni Tanjungpinang.
“Meskipun dukungan Alut kita belum maksimal, kita tetap bekerja semaksimal mungkin. Semoga segala apa yang kita butuhkan di sini, segera dapat terealisasi”, pungkasnya
Menanggapi hal tersebut, ADNKK Maritim Ali Sibro Malisi berjanji akan segera menyampaikan segala kekurangan KPP/Basarnas Natuna melalui rapat koordinasi Kemenko Maritim nantinya.
Menurutnya, membangun Natuna sebagai daerah perbatasan tidak bisa terlepas dari faktor keselamatan yang memang harus diutamakan.
“Nanti akan tetap kita sampaikan melalui rapat koordinasi Kemenko Maritim tentang pembangunan Natuna secara umum, dan khususnya tentang poin-poin yang kita bahas ini juga akan menjadi masukan”, terangnya.
Sebelumnya, Ali Sibro Malisi mengapresiasi kinerja KPP/Basarnas Natuna. Wilayah perbatasan dengan segala minimnya fasilitas, dan kurangnya SDM, tidak menyulutkan semangat para personil dalam pengabdiannya.
“Dengan segala keterbatasannya Basarnas Natuna yang merupakan wilayah terluar, kami apresiasi yang setinggi-tingginya, dengan minimnya fasilitas, dan juga kurangnya SDM, tetapi tidak menyulutkan pengabdian dalam mengoptimalkan fasilitas yang ada”, pungkasnya.
Diketahui keseluruhan jumlah personil pada KPP/Basarnas Natuna saat ini hanya 33 orang saja. Jumlah tersebut sangat jauh dari kata standar, yang mana pada setiap kantor KPP/Basarnas standarnya minimal harus 75 personil. (Zal).
