Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua melakukan peninjauan lapangan sekaligus berdialog dengan masyarakat di dua lokasi kampung tua di Kota Batam, Rabu, 18 November 2026. Peninjauan dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan NongsaKegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto
Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Di lokasi tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua.Selanjutnya, Pansus melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik lokasi yang ditunjukkan dan disampaikan langsung oleh warga, khususnya berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan bahwa peninjauan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dari proses pembahasan Ranperda. Melalui kegiatan tersebut, Pansus ingin memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kampung tua sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.Beliau menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga menjadi salah satu hal yang perlu dipahami secara proporsional dalam penyusunan Ranperda tersebut. “Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.Yunus juga menyampaikan bahwa penataan kampung tua harus mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah. “Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagaipermasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.Peninjauan lapangan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun data dan informasi secara langsung dari masyarakat. Berbagai aspirasi dan temuan di lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait guna menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua di Kota Batam.

Artikulli paraprakDPRD Kota Batam Tinjau Kampung Tua Seranggong

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.