Jakarta –Pemerintah Indonesia diharapkan segera menerapkan 3 strategi penting dalam mengefektifkandwelling time atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Indonesia, ujar pengamat Strategi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Sari Wahyuni dalam siaran persnya, Minggu (28/6/15) di jakarta
Seperti dikutip dari Investor Daily menyebutkan jika dilaksanakan secara konsisten dan terpadu, maka membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun agar semuanya dapat berjalan sesuai harapan.
“Tentu saja semakin cepat, semakin baik. Karena kita harus bersaing dengan Singapura yang hanya 1 hari dan Malaysia 2 hari,” ujarnya
Menurut dia, jika pemerintah Indonesia bisa mempercepat dwelling time di pelabuhan, maka langkah-langkah konkritnya harus segera diwujudkan. Dan jika pemerintah konsisten menerapkan 3 strategi tersebut maka dwelling time akan mencapai setidaknya 3 hari, syukur bisa lebih cepat lagi. Sehingga daya saing Indonesia menjadi semakin cepat dan meningkat.
Dan ketiga strategi untuk mengefektifkandwelling time bagi perekonomian nasional yakni pertama, ketika barang masuk ke pelabuhan Indonesia, maka sudah harus dilakukan koordinasi sejak awal, mulai dari clearing dokumen hingga kuantitas barang dan waktu tiba barang. Lalu loading barang yang jelas dari satu kapal ke pelabuhan, dan sebaliknya. Dalam hal ini, IT sistem harus mendukung integrasi pelabuhan. Dan semua dokumen sudah harus dipersiapkan sejak awal.
“Pada bagian ini, kita sudah harus menyediakan insentif bagi setiap aktifitas dan administrasi barang,” terang dia.
Kata Sari, insentif yang bisa diberikan belum tentu dalam bentuk dana tapi lebih dalam bentuk kemudahaan dan penurunan biaya. Misalnya, di Singapura tingginya tarif inap kontainer di pelabuhan Singapura adalah tingginya tarif inap kontainer di pelabuhan. Jadi mau tidak mau importir harus segera mengeluarkan barang secepatnya dari pelabuhan.
Kedua, ketika barang sudah masuk ke pelabuhan, maka prosesnya harus cepat dilakukan. Artinya, sistem di pelabuhan harus memiliki pengatur sistematis bagi kegiatan di pelabuhan, yang juga harus diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Sehingga operasional kegiatan di pelabuhan bisa dilakukan selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari.
Ketiga, tindakan post custom yaitu adanya perhitungan jelas tentang kegiatan pasca pelabuhan.
“Artinya, ada upaya untuk me-maintenance investor yang telah menggunakan jasa pelabuhan Indonesia. Tujuannya, agar investor kembali lagi menggunakan jasa pelabuhan Indonesia yang semakin kompetitif,” papar dia.
Meski demikian, kata Sari, dengan tingginya transaction cost atau biaya transaksi di Indonesia, ditambah lagi high cost economy di berbagai sektor, akan semakin merugikan negara dan tentu saja investor yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
Terkait kondisi kerja di Indonesia, Sari yang juga Ketua Tim Peneliti International Labor Organization (ILO) menambahkan, bahwa kondisi kerja di Indonesia ternyata lebih parah dibanding dengan negara lain, seperti Vietnam. Karena itu, seluruh kementerian/lembaga terkait harus bekerja sama dengan donor internasional agar tercipta transfer of knowledge bagi pemerintah Indonesia.
“Tujuannya, untuk meningkatkan kondisi kerja nasional menuju kondisi kerja yang diharapkan,” katanya lagi.
Karena itu, ungkap Sari, penerapan ketiga strategi tersebut harus didukung oleh berbagai kementerian/lembaga terkait. Diantaranya adalah, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan beberapa kementerian/lembaga lainnya.
Alokasi Dana
Terkait alokasi dana yang akan dipergunakan untuk mewujudkan ketiga strategi efektifitas dwelling time tersebut, Sari mengusulkan agar setiap kementerian/lembaga terkait berkomitmen untuk mengalokasikan dana minimal sekitar 3% dari anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
Sementara itu, fokus tanggungjawab yang akan dijalankan memiliki tugas koordinasi bagi pembangunan nasional. Sehingga harus lebih dulu dibangun peta besarnya, lalu mulai dihitung berapa anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan rencana besar itu.
“Intinya, harus ada komitmen dan koordinasi dari seluruh kementerian/lembaga itu untuk bersama membangun bangsa. Termasuk soal-soal ketepatan waktu yang diterapkan di berbagai pintu masuk perekonomian nasional, seperti pelabuhan-pelabuhan,” tandas Sari. (ID)
