Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perpustakaan, disampaikan Wali kota Batam dalam Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun 2021 di ruang rapat umum Kantor DPRD Kota Batam. Rabu (14/4/21).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang turut didampingi Wakil Ketua II Ruslan M Ali Wasyim, S.H.
Wali kota Batam yang saat itu diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri menuturkan bahwa, perpustakaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan misi ke tiga Pemerintah Kota Batam.
“Hal ini sesuai dengan misi kita yang ketiga, yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia,” jelas Yusfa Hendri.
“Perpustakaan sangat diperlukan, karena literasi merupakan bentuk keahlian kognitif yang diwujudkan dengan kemampuan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami dan mencipta terhadap apa yang diperoleh dalam kegiatan membaca,” ujar Yusfa Hendri.
Kemudian, nantinya akan ditransformasikan dalam kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.
Pada Rapat tersebut, Yusfa Hendri juga menyampaikan 4 landasan yang menjadi dasar Ranperda tersebut diusulkan yaitu :
1. Batam merupakan daerah yang belum memiliki regulasi terkait penyelenggaraan perpustakaan.
2. Batam adalah kota yang memiliki penduduk terpadat di Kepulauan Riau.
3. Minat baca masyarakat yang rendah disertai sarana dan prasarana perpustakaan yang masih terbatas.
4. Kondisi anggaran Pemerintah yang masih terbatas.
Pada Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kota Batam itu juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Batam, unsur Forkopimda Kota Batam, Sejumlah Kepala OPD, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.
