Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan terbaik kedua tingkat nasional sebagai provinsi terbaik pengelolaan kepegawaian tahun 2025

Tanjung Pinang – Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Syaid Ridho, menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan inovasi pengelolaan kepegawaian yang diraih Pemerintah Provinsi Kepri.

Penghargaan tingkat nasional tersebut, menurutnya, harus menjadi dorongan agar ASN di lingkungan Pemprov Kepri terus meningkatkan kualitas kerja.

Ridho menegaskan bahwa penghargaan terbaik kedua yang diterima Pemprov Kepri dapat memacu seluruh pegawai untuk semakin profesional.

“Pertama selamat kepada Pemprov Kepri. Penghargaan ini harus menjadi pemantik agar seluruh pegawai bisa bekerja semakin baik lagi,” kata Ridho saat dihubungi.

Selanjutnya, ia menyebut penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Kepri memiliki inovasi yang kuat dalam tata kelola kepegawaian. Karena itu, ia berharap ASN tidak berhenti berinovasi dan terus melakukan perbaikan.

“Artinya, dengan penghargaan ini menjadi pembuktian Pemprov Kepri memiliki inovasi yang sangat bagus dan harus ditingkatkan,” ucapnya.

Kemudian, ketika disinggung soal isu pegawai yang diduga menjadi calo PTK Non ASN di tengah raihan penghargaan itu, Ridho menegaskan bahwa keduanya tidak saling berkaitan. Ia menilai dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan tidak bisa disandingkan dengan prestasi.

“Sebenarnya tidak ada hubungannya, karena dugaan itu harus ada pembuktiannya. Kalau prestasi ini kan penilaian tentang inovasi,” ungkapnya.

Terakhir, Ridho berharap prestasi tersebut dapat terus meningkat setiap tahun dan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai. “Semoga ke depan prestasi ini terus meningkat,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan terbaik kedua tingkat nasional sebagai provinsi terbaik pengelolaan kepegawaian tahun 2025.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pemprov Kepri dalam ajang BKN Award 2025 yang disejalankan dengan Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh SH MH, serta sejumlah menteri, kepala badan, dan anggota DPR RI.

Berikut daftar penerima penghargaan untuk masing-masing kategori:

1. Kategori Kementrian:
   1. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas
   2. Kementrian Sosial
   3. Kementrian Komunikasi dan Digital
2. Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara:
   1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
   2. Lembaga Administrasi Negara
   3. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Kategori Pemerintah Provinsi:
   1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
   2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   3. Pemerintah Provinsi Gorontalo
   1. Kategori Pemerintah Kota:
      1. Pemerintah Kota Tangerang
      2. Pemerintah Kota Bogor
      3. Pemerintah Kota Yogyakarta
   2. Kategori Kabupaten:
      1. Pemerintah Kabupaten Sleman
      2. Pemerintah Kabupaten Ngawi
      3. Pemerintah Kabupaten Gresik

   Sementara itu, BKN Award adalah penghargan tahunan diselenggarakan BKN untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan manajemen ASN terbaik.

   Kemudian, BKN Award diberikan kepada instansi pemerintah atas capaian dan inovasi terbaik di dalam pengelolaan kepegawaian, menjadi simbol pengakuan terhadap dedikasi dan kinerja instansi yang berkomitmen pada penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi berkelanjutan.Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi instansi agar terus meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam manajemen kepegawaian.